Reporter : Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Dalam pembahasan RKPD TA 2023 sudah saatnya untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan sistem ketahanan pangan, optimalisasi pesantren juara, pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi wisata.
Desa wisata ternyata mampu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat setempat khususnya bagi masyarakat desa, meskipun saat ini pandemi masih menghantui seluruh masyarakat Indonesia.
“Pengembangan desa wisata sebagai prioritas kebangkitan sektor pariwisata Indonesia sejak hantaman pandemi Covid-19 harus lebih ditingkatkan,”ujar Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Hidayat.
Ahmad mengatakan disini masyarakat terlibat langsung secara aktif. Masyarakat sebagai pelaku praktek-praktek pariwisata. Mereka pelaku, pelaksana dan penikmat, kalau hanya dikembangkan pihak swasta, itu bukan desa wisata.
Ahmad menjelaskan, dalam upaya percepatan ekonomi berbasis desa wisata, pemerintah harus mendorong komponen penting kepariwisataan antara lain regulasi dan sosialisasi yang mendukung upaya pengembangan pariwisata.
“Hingga akses menuju lokasi wisata, kemudian daya dukung atau fasilitas publik yang memadai, atraksi wisata atau apa yang akan ditampilkan untuk pengunjung, serta tentang siapa pelaku pariwisata tersebut,”jelasnya.
Hal penting lainnya, dalam desa wisata, peranan dan pelaku kegiatan wisata menjadi pilar utama, karena mereka harus ikut aktif terlibat. Jika tidak, maka konsep desa wisata dapat gugur dengan sendirinya.
Oleh karenanya ia meminta, peran pemerintah mengedukasi dan memberi kesempatan kepada masyarakat desa wisata harus lebih dioptimalkan merealisasikan komponen-komponen penting terwujudnya desa wisata.
“Saya berharap Pemprov Jabar mulai fokus berlari, terpacu, setelah tersendat oleh pandemi di dua tahun terakhir. Saatnya mengejar sisa-sisa program yang diamanatkan visi misi dan RPJMD provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui pengembangan desa wisata,”pungkasnya. (Red).*