Next Post

Pastikan PPDB 2022 Kondusif, Komisi IV DPRD Cimahi Monitoring Pelaksanaannya

Screenshot_20220630-080613_Chrome

Kania Intan Puspita, S,Pd.I, M.M, anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi. (Foto, dok.istimewa).*

Reporter : Liputan Khusus

CIMAHI –  Guna mewujudkan keadilan dan transparansi PPDB tahun 2022 dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Komisi IV DPRD Cimahi ikut serta memonitoring proses tahapan dan pelaksanaannya.

Seperti halnya dilakukan, Kania Intan Puspita, S,Pd.I, M.M, anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, terus melakukan blusukan menyerap aspirasi warga, menampung persoalan terkait PPDB tahun 2022.

Ia menyebut persoalan penerimaan murid baru atau PPDB merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahunnya di seluruh Indonesia, tidak terkecuali juga di Kota Cimahi.

“Ini sebenarnya persoalan rutinitas yang selalu menjadi PR bagi stakeholder terkait, khususnya Disdik kota Cimahi. Karena, persoalannya jelas daya tampung lulusan SD, tidak sebanding dengan sekolah SMP negeri yang tersedia,” ungkap Kania dalam Talkshow SOWAN di Harmoni TV, Rabu (29/06/2022).

Bahkan yang lebih ironis, kata Kania. Ada kelurahan di Kota Cimahi yang sama sekali tidak ada SMP Negerinya, ini tentu menjadi persoalan baru dalam pemerataan zonasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Cimahi.

Meski tidak bisa dipungkiri, saat ini sudah ada penambahan beberapa SMP Negeri baru oleh Pemerintah Kota Cimahi. Kendati demikian, hal itu belum dapat mencukupi kuota yang ada, imbuh dia.

“Sekolah negeri, masih tetap menjadi pilihan utama. Branding sekolah negeri lebih baik dari swasta masih melekat di benak orang tua siswa. Sehingga berbagai upaya, memaksakan untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri, ini yang jadi perlu digaris bawahi,” ungkapnya.

Dijelaskan Kania, saat ini di kota Cimahi ada sekitar 8.320 siswa lulusan SD tahun 2022, sementara daya tampung lulusan SMP Negeri hanya 3.600 siswa. Hal ini, tentu menjadi persoalan baru, jika semua berkeinginan masuk ke sekolah negeri.

“Harusnya orang tua siswa juga harus bijak, bisa memilih sekolah swasta yang bagus kualitasnya. Di Cimahi, juga banyak SMP swasta yang jauh lebih baik, kalau semua dipaksakan justru bisa jadi polemik,” tandas politikus dari PKS terebut.

Untuk itu, pihaknya menghimbau bagi pengelola sekolah swasta untuk dapat lebih meningkatkan kualitasnya. Sehingga, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan meyakini untuk mensekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Fasilitasnya, kualitas gurunya, pokoknya semua komponen yang terlibat perlu di benahi. Sehingga berdaya saing, jadi tidak ada alasan sekolah swasta tidak lebih baik dari negeri,” harap dia.

Komisi IV DPRD Cimahi, sebagi mitra kerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Ketenegakerjaan, lanjut Kania. Tentu sangat sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dirinya pun meyakini, kedepan persoalan PPDB akan jauh lebih baik di kota Cimahi. Jika semua komponen yang terlibat, baik orang tua, sekolah, dinas pendidikan. Bisa nemahami persoalan di kota Cimahi.

“Kedepan bisa saja, kita akan kuatkan dengan regulasi dan aturan yang lebih baik. Dengan perda misalnya, intinya DPRD tetap memberikan support yang terbaik buat pendidikan kota Cimahi,” tutup dia. (Red).*

5 1 vote
Article Rating
SILAT JABAR-TV STREAMING

silatjab

Silatjab adalah media informatif, edukatif dan transparansi.
iklan Bawah 2-c
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x