DPRD  

Bahas LKPJ Gubernur, Komisi III DPRD Jabar Harap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah saat rapat pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selasa, (02/04/23).

SILAT JABAR – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap sektor pendapatan menjadi perhatian Pemprov Jabar saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selasa, (02/04/23).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah mengatakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sangat penting agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik dengan lebih baik.

Optimalisasi pendapatan, lanjut Sugianto salah satunya bisa direalisasikan dengan memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Aset pemerintah Provinsi yang dipinggir jalan saja, katakanlah jalan provinsi bisa dimanfaatkan seperti billboard yang bisa mendatangkan PAD, ini sangat strategis dari salah satu sisi yang bisa meningkatkan PAD,” ujar Sugianto.

Sugianto menekankan kolaborasi menjadi sangat penting agar semua pihak baik dinas maupun BUMD bisa saling membahu dalam berbagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Kolaborasi seperti apa kedepan agar optimalisasi kaitan pendapatan ini bisa segera direalisasikan”, tegas Sugianto.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III, Sumiyati yang berharap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa kembali dioptimalkan salah satunya melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.

“Bagaimana caranya PAD kita bisa kembali meningkat seperti halnya sebelum Covid-19 dulu, salah satunya peran BUMD yang harus dioptimalkan”, ujar Sumiyati.

Sumiyati menambahkan saat ini Pemprov Jabar memiliki 41 BUMD. Namun tidak semua BUMD rajin menyetorkan deviden.

“Yang sakit laporkan ke Gubernur, bagaimana caranya agar bisa sembuh apalagi kita harus bayar hutang (pinjaman PEN)”,pungkas Sumiyati. (Red/Hms).*

Baca Juga :  Komisi III DPRD Jawa Barat dan Komisi II DPRD Bali Bahas Pengawasan Penyelenggaraan Perekonomian dan Keuangan