Dinilai tidak Wajar, FOPI Cimahi Tolak Technical Handbook

Reporter : Megy.S

CIMAHI, SILATJABAR.COM – Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Cimahi, saat ini telah mempersiapkan diri untuk meraih prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Jawa Barat Tahun 2022 mendatang.

FOPI Cimahi mulai dari pengurus, pelatih dan juga atlet bertekad untuk meraih prestasi terbaik. Bahkan optimis mampu bersaing di multi event bergengsi di Provinsi Jawa Barat tersebut.

Menurut rencana, Babak Kualifikasi (BK) Porda XIV 2021, pentangue akan dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2021, nanti. Dan Kota Cimahi ditunjuk sebagai tuan rumah.

Sedangkan, cabor petanque sendiri akan mempertandingkan 7 Nomor, yakni: Double Men, Double Women, Double Mix, Triple Men, Triple Women, Triple Mix 1Men 2Women, dan Triple Mix 2Men 1 Women.

BACA JUGA

Hal tersebut dikemukakan, Ranto Sitanggang, SH.,MH. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FOPI Kota Cimahi, pada awak media SILATJABAR.COM, Sabtu (12/02/2021).

“Ya, secara kesiapan kita sebagai tuan rumah sudah matang. Semua faktor mendukung, dan tidak ada masalah,” tutur Ranto Sitanggang.

Hanya saja, kata dia. Pihaknya sedikit komplain terhadap aturan terkait buku panduan (Technical Handbook) Babak Kualifikasi (BK) Porprov XIV Jabar.

Pasalnya, terlihat sekali adanya unsur diskriminatif terhadap atlet. Pengda FOPI Jabar, seolah memaksa dan membuat aturan tanpa mengacu pada KONI Jabar.

“Sangat jelas, diskriminasi berupa larangan atlet petanque Sea Games. Untuk turun dalam beberapa nomor, dan dibatasi keikutsertaannya hanya dalam 1 nomor pertandingan saja,” ujar Ranto.

BACA JUGA

Inilah yang menjadi dasar kita tegas menolak (Technical Handbook) kata Ranto. Karena itu, jelas melanggar Keputusan KONI JABAR No.65/2020, Tentang Peraturan Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Baca Juga :  Ngatiyana Hadiri Gerak Jalan Sehat, Rangkaian HUT Kota Cimahi Ke-21 Tingkat Kecamatan

“Jika ada pembatasan seharusnya merujuk keputusan KONI Jawa Barat. Bukan sepihak, lazimnya adalah pembatasan usia bukan nomor yang dipertandingkan,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap KONI Jawa Barat menolak atau meninjau kembali buku panduan tersebut sebelum ditetapkan. Pasalnya, jelas tidak sesuai AD/ART FOPI dalam meningkatkan mutu dan prestasi pentangue di Indonesia.

“Kembalikan Marwah FOPI sesuai tujuan dan fungsinya, jangan ada kepentingan kotor didalamnya,” tegas dia.

Dunia olahraga boleh diterapkan politik olahraganya, tapi jangan sampai menghilangkan jiwa sportifitasnya, imbuh dia. Karena, pastinya akan berdampak pada atlet dan pembinaan secara langsung.

“Janganlah, sewenang-wenang. Seharusnya, PORDA itu dijadikan ajang pembuktian bagi atlet-atlet binaan kabupaten/kota bisa bersaing dengan atlet-atlet Petanque Sea Games,” pungkas dia.(Red).***