Next Post

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023

Screenshot_20221030-003955_Samsung Internet

BANDUNG – DPRD Kabupaten menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah  (Propemperda ) Tahun 2023 , di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (27/10/2022).

Ada 9 Raperda yang diinisiasi oleh DPRD dan 8 Raperda yang diusulkan oleh eksekutif, sehingga Ada 17 Raperda yang akan dibahas dalam masa sidang ke-2, , ke-3, dan ke-1 di Tahun 2023 nanti.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto mengatakan, sebagaimana ketentuan, sebelum menetapkan APBD, Propemperda harus terlebih dahulu ditetapkan dalam rapat Paripurna. “Nah, tahapan ini sudah kami lalui tinggal kami mecingkan pada saat pembahasan nanti, ” katanya usai paripurna.

Perda inisiatif DPRD, kata Sugianto di antaranya Perda disabilities, fasilitasi penyelenggaraan haji daerah, dan ada beberapa kota layak anak yang pihaknya usung.

Sugianto menggaris bawahi salah satu alasan disabilitas jadi Perda inisiatif. Menurutnya karena berdasarkan hiring DPRD ke setiap daerah pemilihan (Dapil), disabilitas perlu pemberdayaan dan perlindungan.

DPRD punya langkah inisiatif, menurut Sugianto, karena barangkali eksekutif belum mengusulkan. “Tentu dengan mekanisme yang telah kita tempuh sebelumnya: Ada rapat internal, diusulkan oleh para pengusul, kita masukan ke Propemperda.

Menurut Sugianto, perlindungan disabilitas sebenarnya sudah ada, tapi DPRD ingin memperkuat. ” Ketika kita mengeluarkan fasilitas anggaran, kita perlu ada payung hukum, tidak cukup undang-undang di atasnya, tapi kita perlu payung hukum Perda yang merupakan payung hukum daerah sehingga nanti, fasitasi ini betul-betul bisa dilakukan secara maksimal, ” terangnya.

Sugianto menegaskan, semua ada kajiannya dari berbagai hal. “Nanti dalam pembahasannya akan menghadirkan akademisi termasuk praktisi yang ada di Komisi Nasional Disabilitas. Mereka memiliki konsep, gagasan sehingga kita akan padukan apa yang akan kita lakukan di Pemerintah Kabupaten Bandung dengan payung hukum yang kita buat, ” pungkas Sugianto.

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna mengatakan bahwa dirinya berharap 16 buah rancangan peraturan daerah tersebut, baik yang merupakan usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kabupaten Bandung, dapat dilaksanakan pembahasan pada tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Bandung.

“Sehingga diharapkan akan melahirkan peraturan daerah yang baik, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung dan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

Ia mengatakan, bersama-sama bisa mewujudkan program yang baik dalam bidang apapun hingga dan kontribusi yang nyata bagi Kabupaten Bandung.

“Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas apresiasi fraksi-fraksi dari DPRD, utamanya yang tergabung dalam Bapemperda ( Badan pembentukan peraturan daerah) atas persetujuan nya terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah usulan dari eksekutif yang telah disetujui untuk diakomodir dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 mendatang,” pungkasnya. (Red).*

5 1 vote
Article Rating
SILAT JABAR-TV STREAMING

silatjab

Silatjab adalah media informatif, edukatif dan transparansi.
iklan Bawah 2-c
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x